Perikanan

Bapanas dan Komisi IV Tawarkan Solusi Konsumsi Ikan Cegah Stunting

Karawang, KOMODITAS INDONESIA – Badan Pangan Nasional (Bapanas) dan Komisi IV DPR RI bekerjasama untuk memperbaiki gizi dan mencegah stunting adalah ikan, baik dari perairan tawar maupun laut, karena kandungan proteinnya yang tinggi dan mudah diserap tubuh.

Dorongan tersebut disampaikan Inspektur Badan Pangan Nasional, Imron Rosjidi, saat mendampingi Kunjungan Kerja Komisi IV DPR RI di Balai Layanan Usaha Produksi Perikanan Budidaya (BLUPPB) Karawang, Jawa Barat, Jumat (5/12/2025).

“Ikan efektif mencegah stunting karena kaya protein hewani berkualitas tinggi, yang dibutuhkan untuk perkembangan otak dan daya tahan tubuh anak. Ini menjadikannya sumber nutrisi penting untuk tumbuh kembang serta mencegah kekurangan gizi kronis,” ujar Imron.

Ia menambahkan, inovasi budidaya ikan nila salin yang dikembangkan BLUPPB Karawang berpotensi besar mendukung program penyediaan makanan bergizi gratis berbasis protein ikan. “Budidaya nila salin di sini sangat mendukung upaya pemerintah dalam percepatan penurunan stunting,” lanjutnya saat meninjau lokasi bersama para anggota Komisi IV.

Pernyataan Imron tersebut sejalan dengan dukungan Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Gerindra, Endang Setyawati Thohari, yang mengapresiasi upaya pengembangan nila salin untuk peningkatan gizi masyarakat.

“Ke depan, kami berharap dapat bekerja sama dengan program Makanan Bergizi Gratis (MBG). MBG membutuhkan pasokan pangan berkualitas tinggi untuk menangani stunting, terutama bagi ibu hamil. Ikan seperti ini sangat diperlukan,” ujar Endang.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Perikanan Budidaya KKP, TB Haeru Rahayu, menjelaskan bahwa pembentukan kawasan Modeling Tambak Budidaya Ikan Nila Salin (BINS) merupakan langkah strategis untuk meningkatkan produksi nila nasional.

“BINS yang diluncurkan pada 2023 bertujuan meningkatkan produksi ikan nila nasional. Nila merupakan komoditas strategis yang memiliki daya saing di pasar internasional dan sangat diminati masyarakat,” papar Haeru di hadapan anggota Komisi IV.