Perkebunan

EUDR di Persimpangan Jalan: Saatnya Uni Eropa Memilih Keberanian, Keadilan, dan Suara Petani Kecil

Awalnya, EUDR sering digambarkan sebagai sebuah regulasi teknis yang akan membantu memastikan bahwa komoditas yang masuk ke pasar Uni Eropa bebas dari deforestasi. Tetapi perkembangan terbaru menunjukkan bahwa EUDR kini berada jauh dari ranah teknokratis itu. Ia telah berubah menjadi arena politik yang memperlihatkan ketegangan mendalam di dalam Uni Eropa sendiri.

Pada 19 November 2025, Dewan Uni Eropa secara resmi mengadopsi mandat negosiasi baru yang secara fundamental menabrak posisi Komisi Eropa. Melalui pernyataannya, Dewan  menyetujui penundaan penerapan EUDR selama satu tahun penuh untuk semua operator, hingga 30 Desember 2026, serta tambahan enam bulan bagi micro dan small operators hingga 30 Juni 2027.

Tidak hanya itu. Dewan juga menghapus semua rencana “grace period” yang diusulkan Komisi;  memindahkan seluruh kewajiban pengajuan Due Diligence Statement (DDS) hanya kepada operator yang pertama kali menempatkan produk di pasar; menghapus kewajiban DDS untuk semua downstream operators; dan memerintahkan Komisi melakukan “simplification review” paling lambat 30 April 2026, termasuk kemungkinan mengusulkan revisi legislatif lanjutan.

Langkah Dewan ini bukan sekadar teknis. Ia adalah sinyal politik yang besar, dimana
negara-negara anggota mengakui bahwa sistem EUDR belum siap, baik dari sisi IT system maupun kapasitas administrasi, dan beban regulasi terlalu berat bagi operator.

Di sisi lain, Komisi Eropa tetap bertahan dengan pendekatan yang lebih ketat. Menurut analisis Norton Rose Fulbright (Nov 2025), Komisi masih ingin mempertahankan tanggal implementasi 30 Desember 2025, dengan “masa toleransi” enam bulan hingga Juni 2026 ketika otoritas tidak diharuskan menegakkan aturan sepenuhnya.

Perbedaan posisi ini memperlihatkan sesuatu yang lebih besar dari sekadar detail regulasi.
Untuk pertama kalinya sejak EUDR disahkan, memperlihatkan Komisi, Parlemen, dan Dewan berada pada posisi berlawanan. Perdebatan teknis berubah menjadi pertarungan politik, nemun mempertanyakan bukan hanya kesiapan regulasi, tetapi kewajaran dan keadilannya.