Penulis : Diah Suradiredja
(Pemerhati Perdagangan Komoditas Berkelanjutan)
EUDR sedang berada pada titik paling rapuh dalam sejarah singkatnya. Regulasi yang awalnya dipuji sebagai mahkota ambisi hijau Uni Eropa kini justru memicu gelombang keresahan, bukan hanya di negara-negara produsen, tetapi di dalam Eropa sendiri. Dalam hitungan minggu, sesuatu yang tadinya tampak seperti kebijakan teknis berubah menjadi percakapan politik besar tentang keadilan, kesiapan, dan arah transisi hijau dunia.
Komisi Eropa tetap bersikeras menjaga jadwal implementasi 30 Desember 2025, seakan mundur selangkah berarti kehilangan kredibilitas. Parlemen Eropa, di sisi lain, bergerak tergesa-gesa melalui urgent procedure, mencoba menyatukan posisi yang makin melebar. Namun Dewan Uni Eropa mengambil langkah yang justru paling jujur: menunda penerapan EUDR satu tahun penuh setelah menyadari bahwa sistem digital, kapasitas administrasi, dan beban kepatuhan belum siap dijalankan.
Langkah Dewan ini bukan tanda kelemahan. Ia adalah pengakuan bahwa transisi hijau tidak dapat dibangun di atas fondasi yang rapuh—apalagi jika fondasi itu berisiko menyingkirkan mereka yang hidup paling dekat dengan tanah: petani kecil, pekebun, perempuan di koperasi desa, komunitas adat, serta jutaan keluarga yang menggantungkan hidup pada komoditas yang kini diatur oleh EUDR.
Untuk pertama kalinya sejak regulasi ini lahir, Eropa dipaksa bercermin. Dipaksa bertanya secara jujur “Bisakah kita menyelamatkan hutan dunia tanpa menyisihkan manusia yang hidup di dalamnya?”. Pertanyaan ini, yang selama dua tahun disuarakan oleh Indonesia, Malaysia, Brasil, Ghana, dan banyak negara produsen lain, kini menggema Kembali, kali ini dari dalam jantung Eropa sendiri. Dan dari sinilah, kisah baru tentang EUDR dimulai, yakni sebuah kisah tentang ambisi, keterbatasan, dan kebutuhan mendesak untuk menemukan kembali makna keadilan dalam kebijakan global.
EUDR Bukan Lagi Regulasi Teknis, tapi Telah Menjadi Pertarungan Politik dan Keadilan Global
