Direktur Pemberdayaan Usaha Ditjen PDSPKP, Catur Sarwanto, juga menekankan pentingnya layanan konsultasi yang disediakan untuk 300 UMKM yang hadir. Layanan ini mencakup pembiayaan melalui LPMUKP, Bank Jatim, dan BNI, serta perizinan usaha seperti perizinan usaha pengolahan dan pemasaran ikan. Catur juga mengundang sejumlah instansi terkait seperti BPJPH, BPOM, BPPMHKP, dan LNSW untuk memberikan konsultasi terkait sertifikasi halal, PIRT, serta prosedur ekspor.
“Kami juga mengajak rekan-rekan dari BPJPH untuk memberikan konsultasi Halal, BPOM untuk PIRT/MD, BPPMHKP terkait sertifikasi HC/HACCP dan LNSW untuk konsultasi prosedur ekspor bagi UMKM,” ujar Catur.
Kegiatan ini juga menjadi bagian dari upaya KKP untuk memperkenalkan dan mengimplementasikan ekonomi biru, yang tidak hanya berfokus pada keberlanjutan ekosistem perikanan tetapi juga pada penguatan ketahanan pangan nasional. Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, sebelumnya menyatakan pentingnya implementasi program ekonomi biru dalam menjaga keberlanjutan ekosistem perikanan. Menurut Trenggono, ketahanan pangan Indonesia sangat bergantung pada tiga sumber utama: karbohidrat, lemak, dan protein, di mana produk perikanan menjadi salah satu sumber protein yang paling kuat dan berkelanjutan.
Dengan terus mengoptimalkan peran UMKM perikanan dalam ekonomi sirkular, KKP berharap dapat menciptakan ekosistem perikanan yang lebih berkelanjutan dan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian nasional.
Sumber: kkp.go.id
