Jakarta, KOMODITAS INDONESIA – Komoditas beras sebagai pangan pokok masyarakat Indonesia dipastikan aman oleh Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) yang juga diamanahkan sebagai Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman. Amran menyebut stok akhir tahun untuk Cadangan Beras Pemerintah (CBP) di tahun ini menjadi stok tertinggi.
“Aman, stok kita beras. Perkiraan 3,53 juta ton di akhir tahun dan itu tertinggi stok akhir selama ini. Jadi stok akhir bulog 3,53 juta ton. Dulu selama merdeka itu hanya maksimal 2 juta ton, itu pun impor,” beber Amran seusai membuka Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Kementerian Pertanian 2025, Jakarta pada Senin (22 Desember 2025).
“Sekarang tanpa impor, stok kita 3,5 juta ton. Itu tertinggi sepanjang sejarah. Beras kita surplus. Jadi tidak ada masalah sampai Ramadan. Tidak ada masalah. Semua aman,” kata Amran optimis.
Adapun stok beras yang dikelola Perum Bulog sampai 22 Desember totalnya 3,5 juta ton. Pengadaan setara beras bersumber dari dalam negeri telah Bulog laksanakan sepanjang tahun 2025 ini hingga mencapai 3,425 juta ton. Ini terdiri untuk pasokan CBP 3,185 juta ton dan stok komersial 238,7 ribu ton.
Kemudian penyaluran stok CBP yang telah direalisasikan Bulog berdasarkan penugasan dari Bapanas, secara total telah menyentuh angka 1,548 juta ton. Berbagai program penyaluran telah terlaksana antara lain bantuan pangan beras, Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) beras, dan bencana dan keadaan darurat.
Solidnya pasokan CBP yang dikelola pemerintah diiringi pula dengan melimpahnya stok beras secara nasional yang tersebar tidak hanya di Bulog. Bapanas telah memastikan kalkulasi ketersediaan beras secara nasional berada dalam tingkat yang sangat baik sampai akhir tahun 2025 ini.
Beras memiliki estimasi stok secara nasional sampai akhir tahun 2025 masih dapat berada di 12,5 juta ton. Ini sudah termasuk stok yang ada di Bulog. Sementara kebutuhan konsumsi beras bulanan secara nasional berada di 2,5 juta ton, maka stok beras nasional nantinya dapat mencukupi hingga hampir 5 bulan lamanya untuk 2026.
