Itu sebabnya, Marina menyatakan tidak benar jika pihak swasta mempermainkan harga daging karena pasar yang berbeda.
Teguh membenarkan bahwa keputusan pemerintah membuka impor daging kerbau dari India pada 2016 adalah demi masyarakat bisa menjangkau harga daging yang murah.
“Pemerintah membuka impor daging dari India agar masyarakat bisa mengakses daging, dalam hal ini kerbau, karena harganya yang lebih murah di pasar saat itu, meski sebetulnya juga berisiko karena India belum bebas penyakit mulut dan kuku (PMK),” paparnya.
Monopoli
Dia juga menilai, keputusan pemerintah memangkas porsi pengusaha swasta dan menyerahkan ke BUMN menimbulkan monopoli yang tidak sehat.
“Monopoli pasti menimbulkan inefisiensi. Mengapa pemerintah tidak bijak menyangkut stabilisasi harga daging, yakni memberi perlakuan yang setara,” tandasnya.
Oleh karena itu, Teguh berharap pemerintah mengembalikan porsi kuota daging sapi reguler seperti tahun lalu, yakni 180.000 ton. Dia mengapresiasi apa yang diputuskan kantor Kementerian Koordinasi bidang Pangan, yang menjanjikan akan mengevaluasi jatah kuota daging sapi reguler pada Maret.
Menurut Teguh, apa yang dilakukan pengusaha dengan mengajukan surat keberatan dan peninjauan kuota kepada pemerintah adalah wajar.
“Menurut kami wajar saja kami mengajukan surat keberatan dan melapor kemana-mana karena kami merasa ada hal-hal yang tidak wajar dan tidak fair.”
Sebagai bagian integral dari dunia usaha yang sama, harusnya pemerintah memberi kesempatan yang sama.
“Sehingga tercipta iklim kompetisi yang efisien. Dengan demikian bisa memberi manfaat bagi konsumen dan sektor riil. Belum lagi industri Horeka dan manufaktur yang punya nilai tambah serta menyerap tenaga kerja,” paparnya.
Dalam kesempatan itu, Marina menjelaskan bahwa industri Horeka sangat terganggu dengan pemangkasan kuota yang jadi porsi swasta. Alasannya, bisnis mereka menggunakan sistem kontrak, sehingga masalah pasok menjadi sangat sensitif.
“Kalau kami tidak bisa memenuhi pasok sesuai kontrak, kami kena pinalti dan nama baik pun rusak. Itu sebabnya mengapa kami minta pemerintah mengembalikan kuota, karena pasok terganggu dan perusahaan kesulitan. Jika sudah begini, maka gelombang PHK bisa saja terjadi,” ujarnya.
