Jakarta, KOMODITAS INDONESIA – Asosiasi Pengusaha dan Pengolahan Daging Indonesia (APPDI) dan sejumlah asosiasi membantah klaim pemerintah bahwa mereka tidak ikut berperan dalam stabilisasi harga daging dan cenderung memainkan harga.
“Sebenarnya peran swasta dan BUMN itu sama saja, yakni punya kewajiban untuk stabilisasi harga karena ini kepentingan nasional. Justru pemerintah harusnya hanya atur regulasi saja sebagai regulator, dan yang operating swasta dan BUMN. Itu sebabnya harus ada equal treatment, perlakuan yang sama,” tegas Direktur Eksekutif Asosiasi Pengusaha dan Pengolahan Daging Indonesia (APPDI), Teguh Boediyana dalam keterangan resminya, Jumat (23/1/2026).
Penegasan itu disampaikan Teguh menanggapi jawaban Menteri Pertanian Amran Sulaiman soal pemangkasan kuota impor daging sapi reguler yang selama ini jadi jatah pengusaha swasta.
Mentan Amran membenarkan bahwa sebagian besar kuota impor daging sapi reguler tahun ini dialihkan kepada badan usaha milik negara (BUMN) agar negara dapat hadir sebagai stabilisator.
“Logikanya, kalau dipegang semua oleh swasta, pemerintah sulit melakukan intervensi ketika harga bergejolak. Untuk itu, kuota impor daging ditarik ke BUMN sehingga negara bisa hadir sebagai stabilisator,” tandas Amran, Kamis (22/1/2026).
Menurut Teguh, swasta secara implisit juga berperan menstabilkan harga mengingat bicara harga maka terkait mekanisme pasar. “Supply and demand. Jika pasok cukup, harga stabil. Stabil tidak hanya di pasar umum, tapi juga segmen kami sebagai pemasok industri Horeka,” paparnya.
Begitupula Wakil Asosiasi Pengusaha Protein Hewani Indonesia (APPHI), Marina Ratna. Bahkan dia menilai pemangkasan drastis yang dibenarkan Mentan Amran itu salah sasaran. Pasalnya, pelaku usaha mengimpor daging reguler untuk menenuhi pasar Horeka dan daging industri, bukan pasar umum.
“Peran stabilisasi harga itu tujuan dari dibukanya impor daging kerbau India, yakni agar masyarakat bisa menjangkau harga daging, di mana HET-nya dipatok Rp80.000/kg. Itu ada di pasar umum,” ujarnya.
