KKP Dorong UMKM Perikanan Jadi Pilar Ekonomi Sirkular dalam Program MBG

Pasuruan - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berkomitmen untuk mengembangkan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) perikanan sebagai pilar utama dalam program ekonomi sirkular melalui inisiatif Makan Bergizi Gratis (MBG). Langkah ini diambil untuk memperkuat kinerja UMKM di sektor kelautan dan perikanan agar turut berperan dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan.

Dalam rangkaian Workshop Pemberdayaan Usaha yang digelar di Pasuruan, Jawa Timur, Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan, Budi Sulistiyo, mengajak UMKM di bidang pengolahan dan pemasaran hasil perikanan untuk meningkatkan produktivitas serta daya saing usahanya. Acara ini diikuti oleh 300 peserta yang berasal dari berbagai UMKM perikanan di Jawa Timur pada Selasa (12/11).

Budi Sulistiyo menjelaskan bahwa ekonomi sirkular yang berfokus pada penggunaan bahan baku lokal dan berkelanjutan selaras dengan semangat ekonomi biru yang menjadi prioritas KKP. “Dengan memilih produk perikanan berkelanjutan, tentu bisa mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan,” ungkapnya dalam keterangan resmi.

UMKM, lanjut Budi, memiliki peran strategis dalam perekonomian Indonesia, terutama dalam memberikan kontribusi signifikan terhadap produk domestik bruto (PDB). Oleh karena itu, UMKM harus diberdayakan dan dioptimalkan sebagai pilar utama ekonomi nasional. Ke depan, dia mengimbau pemerintah daerah, khususnya Dinas Kelautan dan Perikanan, untuk terus mendampingi dan memantau perkembangan UMKM yang telah dibina.

"Ini bagian dari komitmen yang kuat untuk membantu dan mengembangkan UMKM. Jadi kami mengajak dinas terkait untuk turut memonitoring dan mengevaluasi," tegasnya.

Workshop di Pasuruan bertujuan untuk mempercepat proses transformasi UMKM agar dapat berkembang dan berdaya saing lebih tinggi. Budi menegaskan bahwa KKP telah menyiapkan sejumlah narasumber kompeten untuk membekali peserta dengan pengetahuan yang relevan. Beberapa materi yang dibahas antara lain mengenai Fasilitasi LNSW untuk Kemudahan Ekspor UMKM, UMKM Go Ekspor, serta Business Mindset and Model oleh berbagai ahli.

Direktur Pemberdayaan Usaha Ditjen PDSPKP, Catur Sarwanto, juga menekankan pentingnya layanan konsultasi yang disediakan untuk 300 UMKM yang hadir. Layanan ini mencakup pembiayaan melalui LPMUKP, Bank Jatim, dan BNI, serta perizinan usaha seperti perizinan usaha pengolahan dan pemasaran ikan. Catur juga mengundang sejumlah instansi terkait seperti BPJPH, BPOM, BPPMHKP, dan LNSW untuk memberikan konsultasi terkait sertifikasi halal, PIRT, serta prosedur ekspor.

"Kami juga mengajak rekan-rekan dari BPJPH untuk memberikan konsultasi Halal, BPOM untuk PIRT/MD, BPPMHKP terkait sertifikasi HC/HACCP dan LNSW untuk konsultasi prosedur ekspor bagi UMKM," ujar Catur.

Kegiatan ini juga menjadi bagian dari upaya KKP untuk memperkenalkan dan mengimplementasikan ekonomi biru, yang tidak hanya berfokus pada keberlanjutan ekosistem perikanan tetapi juga pada penguatan ketahanan pangan nasional. Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, sebelumnya menyatakan pentingnya implementasi program ekonomi biru dalam menjaga keberlanjutan ekosistem perikanan. Menurut Trenggono, ketahanan pangan Indonesia sangat bergantung pada tiga sumber utama: karbohidrat, lemak, dan protein, di mana produk perikanan menjadi salah satu sumber protein yang paling kuat dan berkelanjutan.

Dengan terus mengoptimalkan peran UMKM perikanan dalam ekonomi sirkular, KKP berharap dapat menciptakan ekosistem perikanan yang lebih berkelanjutan dan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian nasional.

Sumber: kkp.go.id