Pangan Kebutuhan Hakiki Menjadi Kunci Bangsa yang Maju dan Berdaulat

Jakarta, KOMODITAS INDONESIA – Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling hakiki, karena sangat menentukan kesehatan dan kecerdasannya. Dalam jangka panjang, kekurangan pangan di suatu negara akan mewariskan generasi yang lemah, kurang cerdas, dan tidak produktif. Dengan kualitas sumber daya manusia (SDM) semacam ini, tidaklah mungkin sebuah bangsa bisa maju dan Sejahtera.

Hal tersebut disampaikan Anggota Komisi IV DPR RI Prof. Rokhmin Dahuri, dalam pembukaan Focus Group Discussion (FGD) Panen News dengan tema "Pangan Berdaulat, Nusantara Kuat" di Jakarta, 27 Februari 2024.

"Karena itu sangat tepat bila Presiden RI pertama, Dr. Ir. Soekarno, saat berpidato pada peletakan batu pertama pembangunan Gedung Fakultas Pertanian UI di Bogor pada 27 April 1952 melontarkan pernyataan profetik, bahwa 'Urusan Pangan adalah Hidup-Matinya Sebuah Bangsa'," kata Rokhmin.

Pernyataan itu kemudian terlegitimasi oleh hasil penelitian FAO (2000) yang mengungkapkan, bahwa negara dengan penduduk lebih dari 100 juta orang akan sulit atau tidak mungkin bisa maju, makmur, dan berdaulat, bila kebutuhan pangannya bergantung pada impor.

Lalu, bagaimana dengan Indonesia saat ini? Indonesia masih mempunyai potensi produksi pangan yang besar untuk swasembada dan feeding the world. Sebagai negara maritim dan agraris tropis terbesar di dunia dengan lahan darat dan perairan yang subur, mestinya Indonesia bukan hanya dapat berswasembada pangan, tetapi juga menjadi pengekspor pangan ke seluruh dunia – feeding the world.

Namun, kinerja sektor pangan kurang baik akibat adanya berbagai tantangan yang ada. Padahal, pangan merupakan kebutuhan dasar manusia karena menentukan kesehatan dan kecerdasan.

"Ironisnya, alih-alih berdaulat pangan, Indonesia justru memiliki indeks ketahanan pangan yang rendah, semakin bergantung pada pangan impor, dan mayoritas petani serta nelayannya masih miskin. Kita menjadi bangsa pengimpor pangan terbesar di dunia," kata Rokhmin.

Lebih lanjut, ia menguraikan, bahwa setiap tahun Indonesia mengimpor sedikitnya 3 juta ton beras, 5 juta ton gula, 1,5 juta ton kedelai, 2,3 juta ton jagung, 8 juta ton gandum, 0,5 juta ton bawang putih, 1 juta ekor sapi, dan 2,8 juta ton garam. Sekitar 70 persen buah-buahan yang beredar di pasar-pasar di nusantara berasal dari impor.

"Kerugian yang ditimbulkan akibat ketergantungan kita pada pangan impor. Mulai dari penghamburan devisa, memarginalkan petani dan nelayan, memandulkan sektor pertanian, gizi buruk, rendahnya kemampuan literasi sampai dengan kedodorannya daya saing bangsa," ungkap legislator Komisi IV DPR RI.

Paradoks sektor pangan

Menurut Rokhmin, akar masalah pangan penyebab paradoks di bidang pangan sangat kompleks dan bersifat multidimensi. Pangan sebagai sebuah sistem, pada subsistem produksi (on-farm)-nya menghadapi masalah serius berupa semakin menyusutnya lahan pertanian akibat alih fungsi menjadi kawasan industri, pemukiman, infrastruktur, dan penggunaan lahan lainnya.

"Mayoritas petani, nelayan, peternak, dan produsen pangan lainnya berskala usaha kecil dan mikro serta menjalankan usahanya secara tradisional. Unit usahanya tidak memenuhi economy of scale, tidak menggunakan teknologi budidaya yang terbaik dan mutakhir, tidak menerpakan ISCM (Integrated Supply Chain Management System), dan tidak mengindahkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan yang ramah lingkungan," urainya.

Penyebab lainnya, kata Rokhmin, perubahan iklim global yang mengancam produksi pangan dunia, dan tensi geopolitik yang kian meruncing seperti perang Rusia vs Ukraina dan invasi Israel terhadap Palestina yang telah mendistrupsi rantai pasok pangan global; semakin menempatkan urusan pangan sebagai tantangan eksistensial kemanusiaan.

Di sisi lain, semakin banyak negara pengekspor pangan seperti Rusia, India, Kanada, dan Thailand mulai menyetop ekspor pangannya, demi mengamankan kebutuhan pangan domestiknya.

Tercatat pada Sensus Pertanian 2023, proporsi keluarga petani di Indonesia yang lahan usahanya di bawah 0,5 ha sebanyak 61 persen. Sementara di Pulau Jawa, proporsinya lebih parah, yakni 80 persen. Yang sangat ironis, 68 persen lahan di Indonesia dimiliki hanya oleh 1 persen penduduk terkaya (pengusaha korporasi besar) (KPA, 2020).

Skala ekonomi usaha padi sawah, yang keuntungannya menyejahterakan petani (rata-rata diatas 480 dolar AS atau Rp 7,5 juta per bulan) adalah 1,5 hektar (IPB dan FAO, 2022).

Implikasinya kemudian adalah produktivitas, efisiensi, daya saing, dan keberlanjutan sebagian besar usaha pertanian, perikanan, dan produksi pangan lainnya sangat rendah. Tidak heran, bila sampai sekarang kebanyakan petani, peternak, dan nelayan masih terlilit derita kemiskinan. Fakta ini menjadi penyebab utama bagi generasi muda tidak menyukai dan meninggalkan pertanian. Saat ini lebih dari 65 persen petani berusia lanjut, di atas 50 tahun.

"Pembangunan bidang pangan mesti diarahkan untuk mencapai lima tujuan: (1) menghasilkan berbagai komoditas dan produk olahan pangan yang berdaya saing untuk memenuhi kebutuhan nasional dan ekspor; (2) menyejahterakan seluruh petani, nelayan, dan produsen pangan lainnya; (3) meningkatkan kontribusi sektor pangan terhadap perekonomian nasional (PDB, nilai ekspor, dan lapangan kerja); (4) meningkatkan status gizi dan kesehatan rakyat; dan (5) memelihara daya dukung lingkungan dan kelestarian sumber daya pertanian, perikanan, dan keanekaragaman hayati secara berkelanjutan," pungkas Rokhmin.