Di 2030 Wilmar Targetkan 38.000 Petani Swadaya Bersertifikasi ISPO

Jakarta, KOMODITAS INDONESIA – Wilmar Nabati Indonesia menargetkan pada 5 tahun mendatang, sekitar 38.000 petani sawit swadaya memperoleh sertifikasi keberlanjutan (Indonesian Sustainable Palm Oil/ISPO). Hal tersebut disampaikan Head Sustainability Wilmar Indonesia Pujuh Kurniawan, saat berbincang usai acara Buka Bersama Media, pada Jum’at (7 Maret 2025), di Jakarta.

Dikatakan Pujuh, upaya perusahaan dalam merealisasikan target tersebut dengan menggandeng pemerintah daerah, pembeli (buyer), perguruan tinggi dan lembaga swadaya masyarakat (LSM).

"Perusahaan membangun kolaborasi dengan multistakeholder supaya petani mendapatkan ISPO," katanya.

Salah satunya, Wilmar berpartisipasi mendukung program Lansekap Siak Hijau. Ini merupakan kolaborasi multistakeholder yang diinisiasi oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Siak. Salah satu sektor yang menjadi prioritas dalam kolaborasi ini adalah pengembangan ekonomi kerakyatan berbasis kelapa sawit, dengan mengembangkan perkebunan yang berkelanjutan bagi petani swadaya.

Dalam program Lansekap Siak Hijau, Wilmar dilibatkan dalam mendampingi petani swadaya dalam menerapkan praktik pengelolaan kebun terbaik, membantu petani swadaya meraih sertifikasi ISPO, dan bekerja sama dengan berbagai pihak di Kabupaten Siak, termasuk PT Permodalan Siak (Persi), Dinas Perkebunan, dan instansi terkait lainnya.

"Dalam melakukan pendampingan petani, Wilmar menerjunkan tim teknis standar budidaya (Good Agricultural Practices), High Conservation Value (HCV), NDPE atau No Peat and No Exploitation dan pelatihan ISPO," ungkap Pujuh.

Terapkan ketelusuran

Terkait dalam menjaga keberlangsungan bisnisnya, Wilmar memiliki komitmen keberlanjutan yang kuat, dan mengembangkan program kemamputelusuran atau traceability sejak tahun 2017 yaitu Integrated Program Implementation to Establish Sustainable & Inclusivity Independent Smallholder & Suppliers. Salah satu hasilnya, Wilmar telah menyertifikasi ISPO lima koperasi petani sawit swadaya yang tersebar di wilayah Jambi, Riau, dan Sumatera Utara.

Pujuh menjelaskan bahwa perusahaan pertama kali membantu petani sawit swadaya meraih sertifikat ISPO pada tahun 2019. "Dari awal, dua koperasi petani swadaya yakni Koperasi Tinera Jaya dan Koperasi Perkasa Nalo Tantan. Kemudian berkembang menjadi lima koperasi," jelasnya.

Bahkan, Koperasi Tinera Jaya dan Koperasi Perkasa Nalo Tantan memperoleh bantuan sarana dan prasarana (sarpras) dari Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP). Koperasi Tinera Jaya sekitar Rp4,8 miliar, dan Perkasa Nalo Tantan di Jambi memperoleh bantuan senilai Rp3,8 miliar.

"Keberhasilan kedua koperasi ini memicu petani sawit lain ingin bergabung dalam program tersebut," tambah Pujuh.

Dikutip dari web BPDP, dalam rangka penyaluran sarana dan prasarana perkebunan kelapa sawit, berdasarkan Rekomendasi Teknis Direktorat Jenderal Perkebunan Nomor 67/PI.400/E/10/2022 Tanggal 26 Oktober 2022 dan Keputusan Direktur Utama Nomor: KEP-7/DPKS/2023 tanggal 10 Januari 2023, Koperasi Tinera Jaya ditetapkan sebagai penerima dana sarana dan prasarana perkebunan kelapa sawit melalui paket pekerjaan Pengadaan Peningkatan Jalan Produksi Keperluan Koperasi Tinera Jaya Kabupaten Siak Provinsi Riau Tahun 2023. Selang satu bulan kemudian, Koperasi Perkasa Nalo Tantan mendapatkan bantuan Program Sarpras dari BPDPKS (sekarang BPDP) berupa alat berat.

Lebih lanjut, Pujuh menambahkan dalam Program Inclusivity of Smallholders in Supply Chain, peran pemerintah hanya memberi dukungan. "Sedangkan pihak swasta membantu pendampingan dalam teknis budidaya seperti bantuan bibit, pupuk, traning ISPO, permodalan, peningkatan kapasitas dan pasar," katanya.

Selain itu, Wilmar juga mengembangkan aplikasi Sistem Lacak Balik dan Manajemen Koperasi ISPO Terpadu (Silabanmerindu) untuk memperbaiki tata kelola perkebunan sawit. "Aplikasi ini untuk mendata aggota petani, mendukung kebijakan anti deforestasi penananaman gambut dan eksploitasi (No Deforestation, No Peat and No Exploitation/NDPE) dan kebun sesuai persyaratan ISPO," jelas Pujuh.

Bantu petani sawit mendapat STDB

Upaya lain yang dilakukan Wilmar, perusahaan perkebunan kelapa sawit ini sudah berkolaborasi dengan pemerintah melalui Tim National Dashboard agar mempermudah petani mendaftar dan memperoleh Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB). "Dengan bantuan Ditjen Perkebunan Kementan, pembuatan E-STDB petani bisa lebih mudah dan cepat," kata Pujuh.

Berdasarkan data, jumlah petani mitra Wilmar yang sudah terdaftar di E-STDB sekitar 5.000 orang. Target hingga tahun 2030 sebanyak 52.500 petani swadaya telah mendapatkan STDB.

Sementara itu, Wilmar menjadi perusahaan kelapa sawit pertama di Indonesia yang telah memenuhi persyaratan legalitas dan ketelusuran dari European Union Deforestation Regulation (EUDR) atau Undang-Undang Anti Deforestasi Uni Eropa melalui Dasbor Nasional pada Oktober 2024.